Ratusan Massa Geruduk DPRD-Pemprov NTB
Ratusan Massa Geruduk DPRD-Pemprov NTB dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan sosial yang dinilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah setempat. Massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan aktivis LSM ini menuntut solusi konkret untuk masalah pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pelayanan publik yang buruk.
Aksi berlangsung tertib namun penuh emosi, dengan peserta membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Beberapa spanduk bertuliskan “Turunkan Harga Sembako!” dan “Stop Korupsi, Berikan Keadilan Sosial!”. Orator aksi menyampaikan bahwa pemerintah dinilai lamban dalam merespons keluhan masyarakat, terutama terkait kesejahteraan rakyat. Mereka menegaskan bahwa aksi ini hanya awal jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Perwakilan DPRD NTB akhirnya menemui massa untuk berdialog dan mendengarkan keluhan mereka. Dalam pertemuan tersebut, pihak legislatif berjanji akan menindaklanjuti tuntutan rakyat melalui pembahasan di tingkat parlemen. Namun, massa menilai janji tersebut masih terlalu umum dan meminta komitmen yang lebih tegas, termasuk timeline penyelesaian masalah.
Sementara itu, pihak Pemprov NTB melalui juru bicaranya menyatakan sedang berupaya menyelesaikan persoalan yang diangkat massa. Mereka mengklaim telah menjalankan sejumlah program untuk mengurangi pengangguran dan stabilisasi harga, namun mengakui bahwa hasilnya belum maksimal. Respons ini justru memicu kekecewaan di kalangan pengunjuk rasa, yang menilai pemerintah tidak serius dalam mencari solusi.
Aksi ini juga mendapat perhatian dari kepolisian setempat, yang mengerahkan personel untuk mengamankan situasi. Kapolres NTB menghimbau massa untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis. Meski sempat terjadi ketegangan kecil, aksi berakhir tanpa insiden berarti. Polisi berjanji akan memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah agar masalah dapat diselesaikan secara damai.
Para pengamat politik menilai aksi ini sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Mereka menyarankan agar DPRD dan Pemprov NTB segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Jika tidak, gelombang protes serupa dikhawatirkan akan terus terjadi, bahkan berpotensi meluas ke isu-isu lain yang selama ini diabaikan
