Kos-Kosan Mewah di Mataram Rugikan Hotel, Pengusaha Minta Penertiban
Suara Mataram – Maraknya kos-kosan mewah atau kos elite di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri perhotelan. Para wisatawan maupun pekerja luar kota kini lebih memilih menginap di kos-kosan elite karena menawarkan fasilitas lengkap dengan harga lebih terjangkau dibanding hotel berbintang.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa, mengungkapkan keresahan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Ia menegaskan bahwa sebagian besar kos-kosan elite di Mataram melanggar izin operasional karena melayani sewa harian dan mingguan, padahal izin kos-kosan seharusnya hanya untuk penyewaan bulanan.
“Yang jadi masalah adalah operasionalnya. Kos-kosan elite ini banyak yang melayani sewa harian dan mingguan. Padahal, izinnya bukan untuk itu,” kata Adiyasa, Selasa (24/6/2025).
Baca Juga : Turis Lebih Suka Nginap di Kos-kosan ketimbang Hotel, Kos Bakal Kena Pajak?
Kos-Kosan Harian di Mataram Ancam Industri Hotel, Ini Tuntutan AHM
Lebih jauh, Adiyasa menyoroti ketidakadilan dalam aspek legalitas dan kontribusi fiskal. Ia menyebut pengusaha hotel harus memenuhi puluhan perizinan dan wajib membayar pajak yang tidak sedikit, sementara banyak kos-kosan mewah beroperasi tanpa izin usaha formal dan tidak memberikan kontribusi ke kas daerah.
“Hotel harus mengurus sedikitnya 30 jenis perizinan dan membayar pajak hotel. Tapi kos elite ini leluasa, fasilitas lengkap, bahkan ada kolam renang, TV besar, WiFi, tapi tidak ada kontribusi apa pun ke pemerintah,” tegasnya.
Berdasarkan catatan AHM, saat ini terdapat lebih dari 7.000 kamar kos elite yang ditawarkan secara online di wilayah Mataram. Namun hanya sekitar 2.800 unit yang terdata secara resmi sebagai bagian dari anggota asosiasi.
Adiyasa pun meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia menyarankan agar kos-kosan yang beroperasi seperti hotel wajib mengurus izin hotel agar tercipta ekosistem bisnis yang sehat.
“Kalau memang operasionalnya seperti hotel, ya ambil izin hotel. Jangan berada di wilayah abu-abu. Ini jelas merusak pasar dan merugikan hotel yang patuh aturan,” tutupnya.
Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam menata ulang regulasi. Serta menjaga keseimbangan pasar akomodasi di Mataram yang kian kompetitif.
